SURABAYA- 24 MEI 2024 – Asosiasi pelaku usaha pariwisata se-Jawa Timur sepakat untuk tidak lagi menggunakan energi bersubsidi seperti BBM dan LPG. Hal ini agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran.
Seperti diketahui, hingga saat ini masih ada hotel, restoran dan kafe yang masih menggunakan LPG 3kg. Karena itu, Asosiasi pelaku usaha pariwisata yang terdiri dari Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) mendandatangani komitmen untuk tidak menggunakan energi bersubsidi.
Direktur Bidang Pemasaran Kemenparekraf RI, Dwi Marhen Yono, mengatakan bahwa untuk dukungan terhadap sustainable tourism perlu adanya sustainable business character. Salah satunya dengan tidak menggunakan produk bersubsidi.
Ia juga menghimbau untuk mendukung sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan). ”Mari kita hemat energi dan jangan menggunakan energi bersubsidi lagi untuk mendukung pariwisata Jatim berkelanjutan. Ini juga sekaligus memperluas jangkauan bagaimana nanti subsidi BBM dan LPG tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat untuk mereka yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Kadisbudpar Jatim, Evy Afianasari menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga agar pelaku industri pariwisata yang ada di Jatim tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi.
”Jadi melalui surat edaran dari Bapak PJ Gubernur Jawa Timur sudah melayangkan surat yang isinya adalah surat edaran yang berisi tentang himbauan kepada seluruh pelaku industri pariwisata di Jawa Timur untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi,” tuturnya.
Evy melanjutkan upaya ini tidak hanya berhenti pada tataran ceremonial. Menurutnya ini adalah suatu Gerakan bersama. ”Ayo bersama mulai sekarang kita sudah menggunakan bahan bakar nonsubsidi, khususnya bagi industri pariwisata yang ada di Jatim,” ujarnya.
Pemerintah daerah nantinya akan melakukan pengawasan bersama dengan Polisi Pariwisata Jatim. ”Terima kasih kepada Pertamina yang selalu mendukung pergerakan pariwisata di Jatim dan juga di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara Ketua PHRI Jawa Timur dan Badan Komisi Pariwisata Jawa Timur Dwi Cahyono mengatakan sangat mendukung komitmen tersebut. Menurutnya ini merupakan salah satu langkah untuk kita tidak mengambil dari yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah.
”Kami juga merasa bangga sekali bisa berkomitmen di acara hari ini. Dan kami tinggal mengimplementasikan kepada seluruh anggota kami, untuk bisa berpartisipasi supaya program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Dwi.
Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengucapkan terima kasih atas kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung gerakan tidak menggunakan energi bersubsidi.
Harapannya, dengan penggunaan energi tidak bersubsidi bagi pelaku industri pariwisata bisa mengedukasi masyarakat khususnya industri dengan segmen pasarnya kelas menengah ke atas tidak lagi menggunakan energi-energi bersubsidi. Baik itu BBM maupun LPG.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menginisiasi hal tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah pelaku usaha pariwisata yang telah deklarasi anti energi subsidi.
”Harapannya komitmen serupa dapat direplikasi di provinsi lain oleh seluruh stakeholder dan asosiasi pelaku usaha lainnya agar subsidi energi semakin tepat sasaran,” pungkasnya.
