LANGGUR – MALRA, Rabu 28 Mei 2025 – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun, menyuarakan pentingnya perhatian spesifik terhadap daerah kepulauan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026. Ia juga menekankan perlunya kebijakan afirmatif berdasarkan pemerintah sentra supaya wilayah kepulauan tidak tertinggal pada pembangunan.
Musrenbang ini berlangsung di Hotel Santika Premier, Ambon, pada Selasa (27/5/2025), dan diikuti semua ketua wilayah kabupaten/kota se-Maluku. Forum ini sebagai wadah strategis untuk mengungkapkan eksklusif aspirasi dan kebutuhan pembangunan wilayah pada pemerintah pusat.
“Banyak informs strategis pada daerah kepulauan misalnya Maluku yg perlu perhatian spesifik berdasarkan pemerintah pusat, kami sangaat berharap Musrenbang ini tidak hanya sebagai formalitas, namun benar – benar bisa menjawab jawaban atas kebutuhan riil masyarakat” pungías Bupati Hanubun.
Bupati Hanubun juga menekankan pentingnya penguatan wewenang wilayah dan sinergi lintas forum untuk mendukung pembangunan pada tempat perbatasan & terluar. Musrenbang ini diperlukan untuk membentuk kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. “Kita butuh kebijakan yg implementatif & berpihak dalam wilayah kepulauan yg mempunyai tantangan geografis tersendiri” ucapnya.
Selain menyuarakan info afirmatif, Bupati Malra turut menyoroti rendahnya kapasitas fiskal wilayah kepulauan yg membutuhkan dukungan nyata berdasarkan pemerintah pusat serta menegaskan pentingnya acara pembangunan yang dibuat menurut ciri dan kebutuhan khusus masing-masing daerah.
“Pembangunan tidak harus seragam, wajib berbasis syarat riil masing-masing wilayah” pungkasnya.
Langkah Bupati Malra ini menerima apresiasi dari sejumlah ketua wilayah lain yang juga hadir, lantaran paparannya mewakili aspirasi secara umum daerah kepulauan di Maluku. Musrenbang ini sebagai juga kapat dikatakan sebagai momen krusial untuk menyatukan asa pembangunan wilayah menggunakan arah kebijakan nasional demi mengawal keadilan pembangunan khususnya pada Indonesia Timur.
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
