Trump Beri Perpanjangan 75 Hari untuk TikTok

Washington, 21 Januari 2025- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sesaat setelah dilantik langsung menandatangani sejumlah perintah eksekutif. Salah satu diantaranya adalah memberikan perpanjangan waktu 75 hari kepada platform media sosial TikTok untuk mematuhi undang-undang yang mengharuskan penjualan atau pelarangan platform tersebut. Keputusan ini diambil setelah undang-undang tersebut mulai berlaku pada Minggu (19/1)

Selama masa perpanjangan tersebut, AS tidak akan menegakkan hukum yang disahkan oleh Kongres tahun lalu yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden. Trump mengatakan pada sejumlah media bahwa dirinya telah dihubungi beberapa miliarder terkait TikTok

Trump juga mengatakan akan kemungkinan usaha patungan 50:50 antara swasta AS dengan ByteDance selaku induk TikTok tanpa memberikan detail lebih lanjut

Beberapa pengusaha AS seperti Elon Musk owner X, Kevin O’Leary investor acara TV “Shark Tank” dikabarkan berminat untuk membeli TikTok. Terbaru, YouTuber sekaligus pebisnis dan filantropis asal Amerika Serikat, MrBeast, mengatakan akan mengajukan penawaran resmi kepada TikTok, melalui sebuah unggahan video

Sebagai informasi, larangan terhadap TikTok di AS muncul akibat kekhawatiran atas keamanan data pengguna dan potensi penyalahgunaan platform oleh pemerintah China. Diketahui TikTok dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance yang berbasis di China, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah China akan memaksa perusahaan teknologi itu untuk menyerahkan data pengguna atau melakukan tindakan lain yang membahayakan keamanan nasional AS

TikTok sendiri secara konsisten menyangkal tuduhan itu dengan menegaskan bahwa mereka beroperasi secara independen dari pemerintah China dan tidak tunduk pada hukum negara itu yang mengharuskan perusahaan menyerahkan data kepada pemerintah

Platform tersebut juga berulang kali menyatakan jika data pengguna AS disimpan di server yang berada di Amerika Serikat dan Singapura, bukan China. Mereka bahkan mengizinkan auditor independen untuk memeriksa sistem keamanan datanya

sumber: BBC

You May Also Like

More From Author