Pemerintah Swedia telah mengumumkan slot depo langkah-langkah baru untuk memperketat kebijakan deportasi terhadap individu yang permohonan izin tinggalnya ditolak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggapi meningkatnya jumlah migran dan memastikan bahwa sistem imigrasi berfungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Latar Belakang Kebijakan
Pada tahun 2015, Swedia menerima hampir 163.000 permohonan suaka, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah pencari suaka per kapita tertinggi di Eropa. Namun, pada tahun 2016, pemerintah mengumumkan rencana untuk mendeportasi sekitar 80.000 pencari suaka yang permohonannya ditolak. Menteri Dalam Negeri saat itu, Anders Ygeman, menyatakan bahwa deportasi akan dilakukan dengan pesawat sewaan dalam jangka beberapa tahun.
Perubahan Kebijakan Terkini
Pada Januari 2023, pemerintah Swedia meluncurkan kampanye informasi internasional untuk memperketat aturan imigrasi. Menteri Migrasi, Maria Malmer Stenergard, menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah menginformasikan kebijakan migrasi Swedia agar lebih sedikit orang yang datang ke negara tersebut. Selain itu, pemerintah menginstruksikan Badan Migrasi Swedia untuk mempersiapkan pengurangan jumlah kuota pengungsi yang diterima, dari semula 5.000 menjadi 900 orang.
Kritik dan Kontroversi
Langkah-langkah pemerintah ini tidak luput dari kritik. Proposal undang-undang yang mewajibkan pekerja sektor publik melaporkan individu tanpa dokumen resmi, misalnya, menuai penolakan dari berbagai kalangan. Serikat pekerja, asosiasi profesional, dan pemerintah lokal menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesional. Michele LeVoy dari Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants menyebut proposal ini “sangat tidak manusiawi”, sementara Asosiasi Medis Swedia menolak karena dianggap bertentangan dengan etika medis.
Kasus Terkini: Pencabutan Izin Tinggal Salwan Momika
Pada Oktober 2023, otoritas Swedia mencabut izin tinggal Salwan Momika, seorang imigran asal Irak yang dikenal karena aksinya membakar salinan Alquran di luar masjid di Stockholm. Keputusan ini diambil setelah diketahui bahwa Momika memberikan informasi palsu dalam permohonan suakanya. Namun, proses deportasi terhadapnya ditunda karena risiko penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi jika dia kembali ke Irak.
Tujuan dan Harapan Pemerintah
Pemerintah Swedia berharap bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mengurangi jumlah individu tanpa dokumen resmi dan mencegah terbentuknya “masyarakat bayangan” yang rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan. Dengan melibatkan pekerja sektor publik dalam pelaporan, pemerintah yakin dapat lebih efektif dalam menerapkan kebijakan imigrasi. Namun, efektivitas dan dampak sosial dari kebijakan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli.
Secara keseluruhan, kebijakan deportasi yang lebih ketat di Swedia mencerminkan pendekatan yang lebih tegas terhadap imigrasi ilegal. Namun, implementasinya memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta perhatian terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.
