Presiden Jokowi: Pastikan Tata Kelola Pemilu Baik

Jakarta, Januari 2024 – Pemilu 2024 kompleks, menyerentakkan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden). Melibatkan 204.807.222 pemilih di 38 provinsi 514 kabupaten/kota 7.277 Kecamatan 83.771 Desa/Kelurahan, 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Kompleksitas pemilu harus dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kesiapan, guna menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Terlebih tersisa 45 hari menuju hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat hadir memberikan arahan kegiatan Konsolidasi Nasional 2023, Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). Hadir Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, August Mellaz Bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

“Waktunya sudah dekat, semuanya harus siap. Memang Pemilu ini sangat kompleks sekali, dan semua ini adalah perintah Undang-undang, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Joko Widodo.

Menurut presiden, KPU juga perlu untuk memastikan tata kelola pemilu yang baik, meliputi kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik hingga kesiapan sistem dan teknologi. Ketidakcermatan, sampai hal terkecil, menurutnya dapat berimplikasi politis dan implikasi politik. “Bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” kata Joko Widodo.

Salah satu yang ditekankan presiden yakni keandalan sistem informasi dan perangkat penunjangnya. Aspek transparansi juga menurutnya akan menentukan kepercayaan masyarakat. “Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil. Prosesnya lancar serta hasilnya bak dan terpercaya. Kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak balik saya sampaikan, baik ASN, TNI/Polri harus bersikap netral dan tidak memihak, tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu,” tambah Joko Widodo.

Bentuk dukungan tersebut lanjut presiden seperti bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara.

Hal lain yang kembali ditekankan presiden agar KPU netral, bekerja sesuai aturan dan memastikan seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan haknya di 14 Februari 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa adanya diskriminasi. “Layani semuanya. Mereka ini kita harus ajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas, jangan percayai yang namanya hoaks apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara massif, tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi yang cerdas,” ujar Joko Widodo.

“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik, pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar,” tutup Joko Widodo.

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan berbagai tahapan yang telah dilakukan KPU untuk mempersiapkan pemilu. Adapun tahapan pemilu telah berjalan sejak 14 Juni 2022. Turut hadir Anggota BPK (AKN I), Menko Polhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua DKPP, Ketua Bawaslu, jajaran Pejabat Eselon I, II, III dan IV, Pejabat Fungsional, Tenaga Ahli, jajaran Setjen KPU, Ketua, Anggota dan Sekretaris, Kabag, Kasubbag KPU Provinsi, KPU Kab/Kota se-Indonesia

More From Author

+ There are no comments

Add yours