Insentif Kendaraan Listrik Dilanjutkan Hingga 2024

JAKARTA — Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif kendaraan listrik hingga tahun depan. Pemberian insentif tersebut salah satunya untuk pembelian motor listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimudin menjelaskan, besaran insentif kendaraan listrik masih akan sama dengan jumlah insentif pada tahun ini. “Saat ini sampai 2024 besaran insentifnya masih mirip. Khususnya untuk motor. Paling enggak untuk motor baru, besarannya Rp 7 juta per motor. Nanti kita lihat lagi,” ujar Rachmat di Jakarta, Jumat (10/11/2023). Begitu juga insentif untuk konversi motor listrik. Sebab, kata Rachmat, justru konversi motor menjadi yang diminati oleh masyarakat saat ini.

Hanya saja, memang biaya konversi terhitung lebih mahal dibandingkan membeli motor listrik baru. “Kita akan lihat lagi terus apa yang bisa kita lakukan. Kita evaluasi. Ibaratnya, nanti orang bisa tergerak dengan biaya minimal, meski mungkin baterainya sifatnya tidak bisa dimiliki, kita lihat berbagai opsi,” ujar Rachmat. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah juga tetap memberlakukan PPN mobil listrik sebesar 1 persen. Rachmat meyakini akan banyak produsen mobil listrik yang menawarkan harga mobil listrik lebih murah. “Ada beberapa brand yang akan masuk dan menawarkan harganya sekitar Rp 300 jutaan. Wuling juga mengeluarkan yang di bawah Rp 200 juta.

Jadi, akan lebih banyak pilihan,” kata Rachmat. Saat ini, pemerintah juga sedang membuat kebijakan baru untuk mendorong pabrikan mobil listrik luar negeri masuk ke Indonesia. Rachmat mengatakan, bulan depan akan ada peraturan yang mengakomodasi kebutuhan industri mobil listrik di Indonesia. “Kita sedang mengerjakan skema yang harapannya bisa menarik pabrikan-pabrikan dari manapun untuk bikin pabrik di Indonesia. Harapannya, bulan ini aturannya keluar,” kata Rachmat. Rachmat menjelaskan, pemerintah akan memberikan beragam insentif fiskal untuk industri mobil listrik, seperti keringatan bea masuk barang impor, keringanan pajak, hingga insentif.

“Namun, mereka juga harus kasih jaminan ke pemerintah bahwa mereka akan bangun pabriknya. Misalnya, mereka mau impor bahan baku berapa, berarti harus linier dengan produksinya berapa misalkan sampai 2027,” kata Rachmat. Skema ini mencontoh dari Thailand yang sukses memasifkan produksi kendaraan listrik. Tahun ini, kata Rachmat, produksi kendaraan listrik di Thailand tumbuh 10 persen, yang sebelumnya hanya 2 persen. “Thailand cukup sukses ya membuat iklim yang menarik untuk industri kendaraan listrik ini. Banyak yang tertarik untuk mengembangkan hal yang sama di Indonesia namun menunggu kebijakan ini ya,” ujar Rachmat. Terkait program konversi motor listrik, Kementerian ESDM terus menggencarkan pelatihan terhadap teknisi motor listrik.

“Sebagai upaya menciptakan ekosistem kendaraan listrik roda dua, perlu adanya bengkel konversi baik tipe A ataupun tipe B yang cukup banyak serta jaringan bengkel reparasinya,” kata Direktur Konservasi Energi Ditjen Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Gigih Udi Utomo. Menurut Gigih, jumlah bengkel konversi yang bermitra dapat bertambah dari bengkel tersertifikasi Kemenhub dan bengkel binaan. Selain memperbanyak bengkel-bengkel konversi, Kementerian ESDM melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) melaksanakan pelatihan untuk teknisi motor listrik.

“Diperlukan adanya SDM yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, kami menggandeng PPSDM KEBTKE untuk mengadakan workshop dan pelatihan teknis dalam melatih tenaga teknis (montir) bengkel yang berasal dari perwakilan tenaga guru SMK, BLK, dan anggota asosiasi motor,” kata Gigih. Pelatihan dan workshop mengonversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik hingga kini telah dilakukan di 20 kota dengan total peserta pelatihan dan workshop sebanyak 425 peserta. Pelatihan selanjutnya akan dilaksanakan di delapan kota dengan perkiraan peserta sebanyak 190 orang. “Sekolah menengah kejuruan dan bengkel memegang peran vital dalam mewujudkan visi ini. Melalui kerja sama yang kuat antara pendidikan dan industri, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan memberikan peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam perubahan yang positif,” kata Gigih.