Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi figur sentral dalam dinamika LINK ALTERNATIF TRISULA88 demokrasi Indonesia sejak terpilih sebagai presiden pada 2014. Kepemimpinannya membawa harapan besar sebagai simbol demokrasi yang lebih sehat dan inklusif, namun juga menghadirkan kenyataan yang kompleks terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.
Harapan Demokrasi di Era Jokowi
Terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2014 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Jokowi adalah presiden pertama yang bukan berasal dari ketua umum partai politik, melainkan kader biasa dari PDI-P. Hal ini menandai pergeseran budaya politik Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan sehat, mirip dengan model demokrasi Amerika di mana presiden tidak harus menjadi pimpinan partai1. Selain itu, Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin “pascaelite” yang berasal dari kalangan pinggiran, membuka ruang bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin melalui mekanisme demokrasi1.
Jokowi menekankan bahwa demokrasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pembangunan nasional. Ia percaya bahwa demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjaga stabilitas politik yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang selama masa pemerintahannya selalu berada di atas 5% per tahun26. Jokowi juga menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga toleransi dan kemajemukan agar demokrasi berfungsi dengan baik2.
Kenyataan Dinamika Demokrasi: Tantangan dan Kritik
Meski membawa harapan, era Jokowi juga diwarnai oleh sejumlah kritik dan tantangan terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia menurut berbagai lembaga internasional seperti The Economist Intelligence Unit menunjukkan tren penurunan selama masa pemerintahan Jokowi, yang mengindikasikan adanya kemunduran demokrasi48. Demokrasi Indonesia bahkan dikategorikan sebagai “demokrasi cacat” (flawed democracy) dengan minimnya oposisi yang kuat di parlemen, karena koalisi pemerintah menguasai mayoritas besar kursi DPR4.
Kebijakan politik Jokowi yang merangkul mantan lawan politiknya, seperti Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan, dianggap melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah dan demokrasi mengalami stagnasi bahkan kemunduran4. Selain itu, tudingan adanya intervensi politik dan politisasi bantuan sosial dalam rangka memenangkan calon tertentu dalam Pemilu 2024 menambah kekhawatiran soal netralitas dan kebebasan pemilu4.
Isu politik dinasti juga menjadi sorotan, terutama terkait keterlibatan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam politik lokal. Praktik politik dinasti ini dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi yang membuka ruang bagi semua kalangan dan berpotensi mengancam keberagaman kepemimpinan178.
Dalam hal hak asasi manusia (HAM), pemerintahan Jokowi juga dikritik karena belum menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara yudisial. Pendekatan non-yudisial yang ditempuh dianggap kurang memuaskan bagi aktivis HAM dan masyarakat yang menuntut keadilan penuh4.
Demokrasi Gotong Royong dan Realitas Politik
Jokowi memperkenalkan konsep “demokrasi gotong royong” sebagai model demokrasi khas Indonesia yang menekankan kerja sama dan toleransi antar elemen bangsa8. Namun, model ini juga menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi peran oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan dominasi koalisi besar di parlemen, proses demokrasi cenderung menghasilkan kebijakan tanpa tantangan berarti, yang berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah48.
Demonstrasi besar yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi, termasuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK dan UU KUHP serta isu rasisme di Papua, menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Data menunjukkan adanya korban jiwa dan penangkapan dalam unjuk rasa tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berpendapat dan hak demokrasi di Indonesia8.
Kesimpulan
Era Jokowi membawa harapan besar bagi demokrasi Indonesia dengan memperkenalkan pemimpin dari luar elite partai dan menekankan demokrasi sebagai jalan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kemunduran indeks demokrasi, melemahnya oposisi, politisasi pemilu, dan isu politik dinasti. Model demokrasi gotong royong yang diusung Jokowi memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas dan toleransi, tetapi juga berisiko melemahkan mekanisme checks and balances yang esensial dalam demokrasi.
Dengan demikian, dinamika demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi adalah perpaduan antara harapan dan kenyataan yang kompleks, di mana kemajuan ekonomi dan stabilitas politik harus diimbangi dengan penguatan demokrasi substantif dan perlindungan hak asasi manusia
